Tunjangan Profesi disalurkan langsung ke Guru
Mulai tahun 2013 Pencairan uang tunjangan profesi bagi guru yang sudah sertifikasi tidak akan melalui pemerintah daerah lagi. Tunjangan profesi akan langsung disalurkan ke rekening guru. Penyaluran dana tunjangan sertifikasi sebelumnya melalui pemerintah kota atau kabupaten sering kali terlambat diterima guru. Hal inilah yang mendasari kebijakan pemerintah untuk menyalurkan langsung uang tunjangan sertifikasi ke rekening guru.
Ketika evaluasi program pendidikan 2012 dan rencana tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh seperti dikutip dari Kompas.com (03/01/2013) mengatakan ”Setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh, pemerintah pengambil kebijakan akan menyalurkan langsung dana itu ke tangan guru,”.
Pemerintah mengalokasikan dana Rp 43 triliun untuk tunjangan profesi guru dari total anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 337 triliun di tahun 2013. Besarnya tunjangan profesi diterima guru adalah satu kali gaji pokok.
Dengan sistem penyaluran tunjangan profesi langsung ke rekening guru, diakui M. Nuh bukan hal yang mudah. ”Kami menyadari ini pekerjaan rumah yang sulit. Kami akan kawal dana itu agar benar-benar sampai di tangan guru,” kata M Nuh.
Sebelumnya menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), keterlambatan penyaluran tunjangan profesi pada tahun 2012 terjadi karena terkadang anggaran tunjangan profesi guru diendapkan dulu dalam rekening birokrat daerah agar memperoleh bunga dari uang tersebut. Bunga uang yang diendapkan itu hanya dinikmati oleh kalangan birokrat di daerah. Ini jugalah yang menyebabkan mengapa waktu pemberian tunjangan guru itu berbeda-beda, seperti ada yang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali.
Selain terlambat, menurut Ketua Pengurus Besar PGRI, uang tunjangan profesi yang diterima guru juga tidak utuh karena dipotong dinas pendidikan daerah dengan berbagai alasan. Kalaupun tidak dipotong, saat pencairan tunjangan profesi, guru diharuskan membeli berbagai perlengkapan pendidikan seperti laptop yang harganya lebih mahal dibandingkan harga pasar.
Sumber: http://www.sekolahdasar.net/
“Tentu kekecewaan seperti ini dirasakan oleh para guru di tanah air. Saya yakin capaian pembayaran tunjangan guru tahun 2012 lebih mengecewakan dibandingkan tahun sebelumnya," tegas dia.
Anehnya lagi, lanjut Herlini, Kemendikbud mengklaim indeks kepuasan terhadap kinerja “tunjangan profesi” mencapai 74,7 dan tingkat kepuasan pendidik pun dinyatakan naik menjadi 73,1. Sementara fakta di lapangan berbanding terbalik.
Herlini mengapresiasi keputusan Kemendikbud untuk menyalurkan tunjangan guru langsung dari pusat ke rekening guru. Tapi dia mengingatkan integritas Kemdikbud dan jajarannya harus digaransi agar jangan sampai mengulang distorsi birokrat daerah.
“Rp43 trilun anggaran tunjangan guru tahun 2013 harus benar-benar sampai kepada 629.044 guru. Mari kita lihat buktinya, apakah Rp 7,6 triliun tunjangan guru yang akan disalurkan langsung nanti tidak tersangkut atau bocor lagi di tengah jalan?” Tandasnya menantang Kemdikbud.(Fat/jpnn)
Ketika evaluasi program pendidikan 2012 dan rencana tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh seperti dikutip dari Kompas.com (03/01/2013) mengatakan ”Setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh, pemerintah pengambil kebijakan akan menyalurkan langsung dana itu ke tangan guru,”.
Pemerintah mengalokasikan dana Rp 43 triliun untuk tunjangan profesi guru dari total anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 337 triliun di tahun 2013. Besarnya tunjangan profesi diterima guru adalah satu kali gaji pokok.
Dengan sistem penyaluran tunjangan profesi langsung ke rekening guru, diakui M. Nuh bukan hal yang mudah. ”Kami menyadari ini pekerjaan rumah yang sulit. Kami akan kawal dana itu agar benar-benar sampai di tangan guru,” kata M Nuh.
Sebelumnya menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), keterlambatan penyaluran tunjangan profesi pada tahun 2012 terjadi karena terkadang anggaran tunjangan profesi guru diendapkan dulu dalam rekening birokrat daerah agar memperoleh bunga dari uang tersebut. Bunga uang yang diendapkan itu hanya dinikmati oleh kalangan birokrat di daerah. Ini jugalah yang menyebabkan mengapa waktu pemberian tunjangan guru itu berbeda-beda, seperti ada yang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali.
Selain terlambat, menurut Ketua Pengurus Besar PGRI, uang tunjangan profesi yang diterima guru juga tidak utuh karena dipotong dinas pendidikan daerah dengan berbagai alasan. Kalaupun tidak dipotong, saat pencairan tunjangan profesi, guru diharuskan membeli berbagai perlengkapan pendidikan seperti laptop yang harganya lebih mahal dibandingkan harga pasar.
Sumber: http://www.sekolahdasar.net/
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran menyayangkan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh yang tidak menyampaikan evaluasi pembayaran tunjangan guru sebagaimana kondisi nyata di lapangan.
Seharusnya Nuh jujur terhadap kondisi memprihatinkan yang dialami guru, dan menyampaikan saja data daerah-daerah yang memang selama ini menghambat pembayaran tunjangan guru.
"Jika tidak, wajar saja kinerja Kemdikbud tahun 2012 diragukan. Apa benar tunjangan untuk 610 ribu guru telah dibayarkan?” ujar Herlini dalam Raker Komisi X dengan Kemdikbud tentang evaluasi anggaran 2012, Kamis (7/2).
Pada raker itu, Mendikbud melaporkan 95,5 persen dana tunjangan guru telah direalisasikan per 15 Januari 2013, sisanya 4,5 persen lagi hanya buffer. Padahal, pengaduan keterlambatan pembayaran tunjangan guru ini masih terjadi hingga Desember 2012.
“Tentu kekecewaan seperti ini dirasakan oleh para guru di tanah air. Saya yakin capaian pembayaran tunjangan guru tahun 2012 lebih mengecewakan dibandingkan tahun sebelumnya," tegas dia.
Anehnya lagi, lanjut Herlini, Kemendikbud mengklaim indeks kepuasan terhadap kinerja “tunjangan profesi” mencapai 74,7 dan tingkat kepuasan pendidik pun dinyatakan naik menjadi 73,1. Sementara fakta di lapangan berbanding terbalik.
Herlini mengapresiasi keputusan Kemendikbud untuk menyalurkan tunjangan guru langsung dari pusat ke rekening guru. Tapi dia mengingatkan integritas Kemdikbud dan jajarannya harus digaransi agar jangan sampai mengulang distorsi birokrat daerah.
“Rp43 trilun anggaran tunjangan guru tahun 2013 harus benar-benar sampai kepada 629.044 guru. Mari kita lihat buktinya, apakah Rp 7,6 triliun tunjangan guru yang akan disalurkan langsung nanti tidak tersangkut atau bocor lagi di tengah jalan?” Tandasnya menantang Kemdikbud.(Fat/jpnn) - See more at: http://www.jpnn.com/read/2013/02/07/157448/DPR-Minta-Data-Daerah-yang-Tak-Beres-Urus-Tunjangan-Guru-#sthash.11CQjiyg.dpuf
Seharusnya Nuh jujur terhadap kondisi memprihatinkan yang dialami guru, dan menyampaikan saja data daerah-daerah yang memang selama ini menghambat pembayaran tunjangan guru.
"Jika tidak, wajar saja kinerja Kemdikbud tahun 2012 diragukan. Apa benar tunjangan untuk 610 ribu guru telah dibayarkan?” ujar Herlini dalam Raker Komisi X dengan Kemdikbud tentang evaluasi anggaran 2012, Kamis (7/2).
Pada raker itu, Mendikbud melaporkan 95,5 persen dana tunjangan guru telah direalisasikan per 15 Januari 2013, sisanya 4,5 persen lagi hanya buffer. Padahal, pengaduan keterlambatan pembayaran tunjangan guru ini masih terjadi hingga Desember 2012.
“Tentu kekecewaan seperti ini dirasakan oleh para guru di tanah air. Saya yakin capaian pembayaran tunjangan guru tahun 2012 lebih mengecewakan dibandingkan tahun sebelumnya," tegas dia.
Anehnya lagi, lanjut Herlini, Kemendikbud mengklaim indeks kepuasan terhadap kinerja “tunjangan profesi” mencapai 74,7 dan tingkat kepuasan pendidik pun dinyatakan naik menjadi 73,1. Sementara fakta di lapangan berbanding terbalik.
Herlini mengapresiasi keputusan Kemendikbud untuk menyalurkan tunjangan guru langsung dari pusat ke rekening guru. Tapi dia mengingatkan integritas Kemdikbud dan jajarannya harus digaransi agar jangan sampai mengulang distorsi birokrat daerah.
“Rp43 trilun anggaran tunjangan guru tahun 2013 harus benar-benar sampai kepada 629.044 guru. Mari kita lihat buktinya, apakah Rp 7,6 triliun tunjangan guru yang akan disalurkan langsung nanti tidak tersangkut atau bocor lagi di tengah jalan?” Tandasnya menantang Kemdikbud.(Fat/jpnn) - See more at: http://www.jpnn.com/read/2013/02/07/157448/DPR-Minta-Data-Daerah-yang-Tak-Beres-Urus-Tunjangan-Guru-#sthash.11CQjiyg.dpuf
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran menyayangkan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh yang tidak menyampaikan evaluasi pembayaran tunjangan guru sebagaimana kondisi nyata di lapangan.
Seharusnya Nuh jujur terhadap kondisi memprihatinkan yang dialami guru, dan menyampaikan saja data daerah-daerah yang memang selama ini menghambat pembayaran tunjangan guru.
"Jika tidak, wajar saja kinerja Kemdikbud tahun 2012 diragukan. Apa benar tunjangan untuk 610 ribu guru telah dibayarkan?” ujar Herlini dalam Raker Komisi X dengan Kemdikbud tentang evaluasi anggaran 2012, Kamis (7/2).
Pada raker itu, Mendikbud melaporkan 95,5 persen dana tunjangan guru telah direalisasikan per 15 Januari 2013, sisanya 4,5 persen lagi hanya buffer. Padahal, pengaduan keterlambatan pembayaran tunjangan guru ini masih terjadi hingga Desember 2012.
“Tentu kekecewaan seperti ini dirasakan oleh para guru di tanah air. Saya yakin capaian pembayaran tunjangan guru tahun 2012 lebih mengecewakan dibandingkan tahun sebelumnya," tegas dia.
Anehnya lagi, lanjut Herlini, Kemendikbud mengklaim indeks kepuasan terhadap kinerja “tunjangan profesi” mencapai 74,7 dan tingkat kepuasan pendidik pun dinyatakan naik menjadi 73,1. Sementara fakta di lapangan berbanding terbalik.
Herlini mengapresiasi keputusan Kemendikbud untuk menyalurkan tunjangan guru langsung dari pusat ke rekening guru. Tapi dia mengingatkan integritas Kemdikbud dan jajarannya harus digaransi agar jangan sampai mengulang distorsi birokrat daerah.
“Rp43 trilun anggaran tunjangan guru tahun 2013 harus benar-benar sampai kepada 629.044 guru. Mari kita lihat buktinya, apakah Rp 7,6 triliun tunjangan guru yang akan disalurkan langsung nanti tidak tersangkut atau bocor lagi di tengah jalan?” Tandasnya menantang Kemdikbud.(Fat/jpnn) - See more at: http://www.jpnn.com/read/2013/02/07/157448/DPR-Minta-Data-Daerah-yang-Tak-Beres-Urus-Tunjangan-Guru-#sthash.11CQjiyg.dpuf
Seharusnya Nuh jujur terhadap kondisi memprihatinkan yang dialami guru, dan menyampaikan saja data daerah-daerah yang memang selama ini menghambat pembayaran tunjangan guru.
"Jika tidak, wajar saja kinerja Kemdikbud tahun 2012 diragukan. Apa benar tunjangan untuk 610 ribu guru telah dibayarkan?” ujar Herlini dalam Raker Komisi X dengan Kemdikbud tentang evaluasi anggaran 2012, Kamis (7/2).
Pada raker itu, Mendikbud melaporkan 95,5 persen dana tunjangan guru telah direalisasikan per 15 Januari 2013, sisanya 4,5 persen lagi hanya buffer. Padahal, pengaduan keterlambatan pembayaran tunjangan guru ini masih terjadi hingga Desember 2012.
“Tentu kekecewaan seperti ini dirasakan oleh para guru di tanah air. Saya yakin capaian pembayaran tunjangan guru tahun 2012 lebih mengecewakan dibandingkan tahun sebelumnya," tegas dia.
Anehnya lagi, lanjut Herlini, Kemendikbud mengklaim indeks kepuasan terhadap kinerja “tunjangan profesi” mencapai 74,7 dan tingkat kepuasan pendidik pun dinyatakan naik menjadi 73,1. Sementara fakta di lapangan berbanding terbalik.
Herlini mengapresiasi keputusan Kemendikbud untuk menyalurkan tunjangan guru langsung dari pusat ke rekening guru. Tapi dia mengingatkan integritas Kemdikbud dan jajarannya harus digaransi agar jangan sampai mengulang distorsi birokrat daerah.
“Rp43 trilun anggaran tunjangan guru tahun 2013 harus benar-benar sampai kepada 629.044 guru. Mari kita lihat buktinya, apakah Rp 7,6 triliun tunjangan guru yang akan disalurkan langsung nanti tidak tersangkut atau bocor lagi di tengah jalan?” Tandasnya menantang Kemdikbud.(Fat/jpnn) - See more at: http://www.jpnn.com/read/2013/02/07/157448/DPR-Minta-Data-Daerah-yang-Tak-Beres-Urus-Tunjangan-Guru-#sthash.11CQjiyg.dpuf
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran menyayangkan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh yang tidak menyampaikan evaluasi pembayaran tunjangan guru sebagaimana kondisi nyata di lapangan.
Seharusnya Nuh jujur terhadap kondisi memprihatinkan yang dialami guru, dan menyampaikan saja data daerah-daerah yang memang selama ini menghambat pembayaran tunjangan guru.
"Jika tidak, wajar saja kinerja Kemdikbud tahun 2012 diragukan. Apa benar tunjangan untuk 610 ribu guru telah dibayarkan?” ujar Herlini dalam Raker Komisi X dengan Kemdikbud tentang evaluasi anggaran 2012, Kamis (7/2).
Pada raker itu, Mendikbud melaporkan 95,5 persen dana tunjangan guru telah direalisasikan per 15 Januari 2013, sisanya 4,5 persen lagi hanya buffer. Padahal, pengaduan keterlambatan pembayaran tunjangan guru ini masih terjadi hingga Desember 2012.
“Tentu kekecewaan seperti ini dirasakan oleh para guru di tanah air. Saya yakin capaian pembayaran tunjangan guru tahun 2012 lebih mengecewakan dibandingkan tahun sebelumnya," tegas dia.
Anehnya lagi, lanjut Herlini, Kemendikbud mengklaim indeks kepuasan terhadap kinerja “tunjangan profesi” mencapai 74,7 dan tingkat kepuasan pendidik pun dinyatakan naik menjadi 73,1. Sementara fakta di lapangan berbanding terbalik.
Herlini mengapresiasi keputusan Kemendikbud untuk menyalurkan tunjangan guru langsung dari pusat ke rekening guru. Tapi dia mengingatkan integritas Kemdikbud dan jajarannya harus digaransi agar jangan sampai mengulang distorsi birokrat daerah.
“Rp43 trilun anggaran tunjangan guru tahun 2013 harus benar-benar sampai kepada 629.044 guru. Mari kita lihat buktinya, apakah Rp 7,6 triliun tunjangan guru yang akan disalurkan langsung nanti tidak tersangkut atau bocor lagi di tengah jalan?” Tandasnya menantang Kemdikbud.(Fat/jpnn) - See more at: http://www.jpnn.com/read/2013/02/07/157448/DPR-Minta-Data-Daerah-yang-Tak-Beres-Urus-Tunjangan-Guru-#sthash.11CQjiyg.dpuf
Seharusnya Nuh jujur terhadap kondisi memprihatinkan yang dialami guru, dan menyampaikan saja data daerah-daerah yang memang selama ini menghambat pembayaran tunjangan guru.
"Jika tidak, wajar saja kinerja Kemdikbud tahun 2012 diragukan. Apa benar tunjangan untuk 610 ribu guru telah dibayarkan?” ujar Herlini dalam Raker Komisi X dengan Kemdikbud tentang evaluasi anggaran 2012, Kamis (7/2).
Pada raker itu, Mendikbud melaporkan 95,5 persen dana tunjangan guru telah direalisasikan per 15 Januari 2013, sisanya 4,5 persen lagi hanya buffer. Padahal, pengaduan keterlambatan pembayaran tunjangan guru ini masih terjadi hingga Desember 2012.
“Tentu kekecewaan seperti ini dirasakan oleh para guru di tanah air. Saya yakin capaian pembayaran tunjangan guru tahun 2012 lebih mengecewakan dibandingkan tahun sebelumnya," tegas dia.
Anehnya lagi, lanjut Herlini, Kemendikbud mengklaim indeks kepuasan terhadap kinerja “tunjangan profesi” mencapai 74,7 dan tingkat kepuasan pendidik pun dinyatakan naik menjadi 73,1. Sementara fakta di lapangan berbanding terbalik.
Herlini mengapresiasi keputusan Kemendikbud untuk menyalurkan tunjangan guru langsung dari pusat ke rekening guru. Tapi dia mengingatkan integritas Kemdikbud dan jajarannya harus digaransi agar jangan sampai mengulang distorsi birokrat daerah.
“Rp43 trilun anggaran tunjangan guru tahun 2013 harus benar-benar sampai kepada 629.044 guru. Mari kita lihat buktinya, apakah Rp 7,6 triliun tunjangan guru yang akan disalurkan langsung nanti tidak tersangkut atau bocor lagi di tengah jalan?” Tandasnya menantang Kemdikbud.(Fat/jpnn) - See more at: http://www.jpnn.com/read/2013/02/07/157448/DPR-Minta-Data-Daerah-yang-Tak-Beres-Urus-Tunjangan-Guru-#sthash.11CQjiyg.dpuf
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran menyayangkan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh yang tidak menyampaikan evaluasi pembayaran tunjangan guru sebagaimana kondisi nyata di lapangan.
Seharusnya Nuh jujur terhadap kondisi memprihatinkan yang dialami guru, dan menyampaikan saja data daerah-daerah yang memang selama ini menghambat pembayaran tunjangan guru.
"Jika tidak, wajar saja kinerja Kemdikbud tahun 2012 diragukan. Apa benar tunjangan untuk 610 ribu guru telah dibayarkan?” ujar Herlini dalam Raker Komisi X dengan Kemdikbud tentang evaluasi anggaran 2012, Kamis (7/2).
Pada raker itu, Mendikbud melaporkan 95,5 persen dana tunjangan guru telah direalisasikan per 15 Januari 2013, sisanya 4,5 persen lagi hanya buffer. Padahal, pengaduan keterlambatan pembayaran tunjangan guru ini masih terjadi hingga Desember 2012.
Seharusnya Nuh jujur terhadap kondisi memprihatinkan yang dialami guru, dan menyampaikan saja data daerah-daerah yang memang selama ini menghambat pembayaran tunjangan guru.
"Jika tidak, wajar saja kinerja Kemdikbud tahun 2012 diragukan. Apa benar tunjangan untuk 610 ribu guru telah dibayarkan?” ujar Herlini dalam Raker Komisi X dengan Kemdikbud tentang evaluasi anggaran 2012, Kamis (7/2).
Pada raker itu, Mendikbud melaporkan 95,5 persen dana tunjangan guru telah direalisasikan per 15 Januari 2013, sisanya 4,5 persen lagi hanya buffer. Padahal, pengaduan keterlambatan pembayaran tunjangan guru ini masih terjadi hingga Desember 2012.
“Tentu kekecewaan seperti ini dirasakan oleh para guru di tanah air. Saya yakin capaian pembayaran tunjangan guru tahun 2012 lebih mengecewakan dibandingkan tahun sebelumnya," tegas dia.
Anehnya lagi, lanjut Herlini, Kemendikbud mengklaim indeks kepuasan terhadap kinerja “tunjangan profesi” mencapai 74,7 dan tingkat kepuasan pendidik pun dinyatakan naik menjadi 73,1. Sementara fakta di lapangan berbanding terbalik.
Herlini mengapresiasi keputusan Kemendikbud untuk menyalurkan tunjangan guru langsung dari pusat ke rekening guru. Tapi dia mengingatkan integritas Kemdikbud dan jajarannya harus digaransi agar jangan sampai mengulang distorsi birokrat daerah.
“Rp43 trilun anggaran tunjangan guru tahun 2013 harus benar-benar sampai kepada 629.044 guru. Mari kita lihat buktinya, apakah Rp 7,6 triliun tunjangan guru yang akan disalurkan langsung nanti tidak tersangkut atau bocor lagi di tengah jalan?” Tandasnya menantang Kemdikbud.(Fat/jpnn)
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran menyayangkan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh yang tidak menyampaikan evaluasi pembayaran tunjangan guru sebagaimana kondisi nyata di lapangan. - See more at: http://www.jpnn.com/read/2013/02/07/157448/DPR-Minta-Data-Daerah-yang-Tak-Beres-Urus-Tunjangan-Guru-#sthash.11CQjiyg.dpuf
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran menyayangkan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh yang tidak menyampaikan evaluasi pembayaran tunjangan guru sebagaimana kondisi nyata di lapangan.
Seharusnya Nuh jujur terhadap kondisi memprihatinkan yang dialami guru, dan menyampaikan saja data daerah-daerah yang memang selama ini menghambat pembayaran tunjangan guru.
"Jika tidak, wajar saja kinerja Kemdikbud tahun 2012 diragukan. Apa benar tunjangan untuk 610 ribu guru telah dibayarkan?” ujar Herlini dalam Raker Komisi X dengan Kemdikbud tentang evaluasi anggaran 2012, Kamis (7/2).
Pada raker itu, Mendikbud melaporkan 95,5 persen dana tunjangan guru telah direalisasikan per 15 Januari 2013, sisanya 4,5 persen lagi hanya buffer. Padahal, pengaduan keterlambatan pembayaran tunjangan guru ini masih terjadi hingga Desember 2012.
“Tentu kekecewaan seperti ini dirasakan oleh para guru di tanah air. Saya yakin capaian pembayaran tunjangan guru tahun 2012 lebih mengecewakan dibandingkan tahun sebelumnya," tegas dia.
Anehnya lagi, lanjut Herlini, Kemendikbud mengklaim indeks kepuasan terhadap kinerja “tunjangan profesi” mencapai 74,7 dan tingkat kepuasan pendidik pun dinyatakan naik menjadi 73,1. Sementara fakta di lapangan berbanding terbalik.
Herlini mengapresiasi keputusan Kemendikbud untuk menyalurkan tunjangan guru langsung dari pusat ke rekening guru. Tapi dia mengingatkan integritas Kemdikbud dan jajarannya harus digaransi agar jangan sampai mengulang distorsi birokrat daerah.
“Rp43 trilun anggaran tunjangan guru tahun 2013 harus benar-benar sampai kepada 629.044 guru. Mari kita lihat buktinya, apakah Rp 7,6 triliun tunjangan guru yang akan disalurkan langsung nanti tidak tersangkut atau bocor lagi di tengah jalan?” Tandasnya menantang Kemdikbud.(Fat/jpnn) - See more at: http://www.jpnn.com/read/2013/02/07/157448/DPR-Minta-Data-Daerah-yang-Tak-Beres-Urus-Tunjangan-Guru-#sthash.11CQjiyg.dpuf
Seharusnya Nuh jujur terhadap kondisi memprihatinkan yang dialami guru, dan menyampaikan saja data daerah-daerah yang memang selama ini menghambat pembayaran tunjangan guru.
"Jika tidak, wajar saja kinerja Kemdikbud tahun 2012 diragukan. Apa benar tunjangan untuk 610 ribu guru telah dibayarkan?” ujar Herlini dalam Raker Komisi X dengan Kemdikbud tentang evaluasi anggaran 2012, Kamis (7/2).
Pada raker itu, Mendikbud melaporkan 95,5 persen dana tunjangan guru telah direalisasikan per 15 Januari 2013, sisanya 4,5 persen lagi hanya buffer. Padahal, pengaduan keterlambatan pembayaran tunjangan guru ini masih terjadi hingga Desember 2012.
“Tentu kekecewaan seperti ini dirasakan oleh para guru di tanah air. Saya yakin capaian pembayaran tunjangan guru tahun 2012 lebih mengecewakan dibandingkan tahun sebelumnya," tegas dia.
Anehnya lagi, lanjut Herlini, Kemendikbud mengklaim indeks kepuasan terhadap kinerja “tunjangan profesi” mencapai 74,7 dan tingkat kepuasan pendidik pun dinyatakan naik menjadi 73,1. Sementara fakta di lapangan berbanding terbalik.
Herlini mengapresiasi keputusan Kemendikbud untuk menyalurkan tunjangan guru langsung dari pusat ke rekening guru. Tapi dia mengingatkan integritas Kemdikbud dan jajarannya harus digaransi agar jangan sampai mengulang distorsi birokrat daerah.
“Rp43 trilun anggaran tunjangan guru tahun 2013 harus benar-benar sampai kepada 629.044 guru. Mari kita lihat buktinya, apakah Rp 7,6 triliun tunjangan guru yang akan disalurkan langsung nanti tidak tersangkut atau bocor lagi di tengah jalan?” Tandasnya menantang Kemdikbud.(Fat/jpnn) - See more at: http://www.jpnn.com/read/2013/02/07/157448/DPR-Minta-Data-Daerah-yang-Tak-Beres-Urus-Tunjangan-Guru-#sthash.11CQjiyg.dpuf
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran menyayangkan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh yang tidak menyampaikan evaluasi pembayaran tunjangan guru sebagaimana kondisi nyata di lapangan.
Seharusnya Nuh jujur terhadap kondisi memprihatinkan yang dialami guru, dan menyampaikan saja data daerah-daerah yang memang selama ini menghambat pembayaran tunjangan guru.
"Jika tidak, wajar saja kinerja Kemdikbud tahun 2012 diragukan. Apa benar tunjangan untuk 610 ribu guru telah dibayarkan?” ujar Herlini dalam Raker Komisi X dengan Kemdikbud tentang evaluasi anggaran 2012, Kamis (7/2).
Pada raker itu, Mendikbud melaporkan 95,5 persen dana tunjangan guru telah direalisasikan per 15 Januari 2013, sisanya 4,5 persen lagi hanya buffer. Padahal, pengaduan keterlambatan pembayaran tunjangan guru ini masih terjadi hingga Desember 2012.
“Tentu kekecewaan seperti ini dirasakan oleh para guru di tanah air. Saya yakin capaian pembayaran tunjangan guru tahun 2012 lebih mengecewakan dibandingkan tahun sebelumnya," tegas dia.
Anehnya lagi, lanjut Herlini, Kemendikbud mengklaim indeks kepuasan terhadap kinerja “tunjangan profesi” mencapai 74,7 dan tingkat kepuasan pendidik pun dinyatakan naik menjadi 73,1. Sementara fakta di lapangan berbanding terbalik.
Herlini mengapresiasi keputusan Kemendikbud untuk menyalurkan tunjangan guru langsung dari pusat ke rekening guru. Tapi dia mengingatkan integritas Kemdikbud dan jajarannya harus digaransi agar jangan sampai mengulang distorsi birokrat daerah.
“Rp43 trilun anggaran tunjangan guru tahun 2013 harus benar-benar sampai kepada 629.044 guru. Mari kita lihat buktinya, apakah Rp 7,6 triliun tunjangan guru yang akan disalurkan langsung nanti tidak tersangkut atau bocor lagi di tengah jalan?” Tandasnya menantang Kemdikbud.(Fat/jpnn) - See more at: http://www.jpnn.com/read/2013/02/07/157448/DPR-Minta-Data-Daerah-yang-Tak-Beres-Urus-Tunjangan-Guru-#sthash.11CQjiyg.dpuf
Seharusnya Nuh jujur terhadap kondisi memprihatinkan yang dialami guru, dan menyampaikan saja data daerah-daerah yang memang selama ini menghambat pembayaran tunjangan guru.
"Jika tidak, wajar saja kinerja Kemdikbud tahun 2012 diragukan. Apa benar tunjangan untuk 610 ribu guru telah dibayarkan?” ujar Herlini dalam Raker Komisi X dengan Kemdikbud tentang evaluasi anggaran 2012, Kamis (7/2).
Pada raker itu, Mendikbud melaporkan 95,5 persen dana tunjangan guru telah direalisasikan per 15 Januari 2013, sisanya 4,5 persen lagi hanya buffer. Padahal, pengaduan keterlambatan pembayaran tunjangan guru ini masih terjadi hingga Desember 2012.
“Tentu kekecewaan seperti ini dirasakan oleh para guru di tanah air. Saya yakin capaian pembayaran tunjangan guru tahun 2012 lebih mengecewakan dibandingkan tahun sebelumnya," tegas dia.
Anehnya lagi, lanjut Herlini, Kemendikbud mengklaim indeks kepuasan terhadap kinerja “tunjangan profesi” mencapai 74,7 dan tingkat kepuasan pendidik pun dinyatakan naik menjadi 73,1. Sementara fakta di lapangan berbanding terbalik.
Herlini mengapresiasi keputusan Kemendikbud untuk menyalurkan tunjangan guru langsung dari pusat ke rekening guru. Tapi dia mengingatkan integritas Kemdikbud dan jajarannya harus digaransi agar jangan sampai mengulang distorsi birokrat daerah.
“Rp43 trilun anggaran tunjangan guru tahun 2013 harus benar-benar sampai kepada 629.044 guru. Mari kita lihat buktinya, apakah Rp 7,6 triliun tunjangan guru yang akan disalurkan langsung nanti tidak tersangkut atau bocor lagi di tengah jalan?” Tandasnya menantang Kemdikbud.(Fat/jpnn) - See more at: http://www.jpnn.com/read/2013/02/07/157448/DPR-Minta-Data-Daerah-yang-Tak-Beres-Urus-Tunjangan-Guru-#sthash.11CQjiyg.dpuf
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran menyayangkan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh yang tidak menyampaikan evaluasi pembayaran tunjangan guru sebagaimana kondisi nyata di lapangan.
Seharusnya Nuh jujur terhadap kondisi memprihatinkan yang dialami guru, dan menyampaikan saja data daerah-daerah yang memang selama ini menghambat pembayaran tunjangan guru.
"Jika tidak, wajar saja kinerja Kemdikbud tahun 2012 diragukan. Apa benar tunjangan untuk 610 ribu guru telah dibayarkan?” ujar Herlini dalam Raker Komisi X dengan Kemdikbud tentang evaluasi anggaran 2012, Kamis (7/2).
Pada raker itu, Mendikbud melaporkan 95,5 persen dana tunjangan guru telah direalisasikan per 15 Januari 2013, sisanya 4,5 persen lagi hanya buffer. Padahal, pengaduan keterlambatan pembayaran tunjangan guru ini masih terjadi hingga Desember 2012.
“Tentu kekecewaan seperti ini dirasakan oleh para guru di tanah air. Saya yakin capaian pembayaran tunjangan guru tahun 2012 lebih mengecewakan dibandingkan tahun sebelumnya," tegas dia.
Anehnya lagi, lanjut Herlini, Kemendikbud mengklaim indeks kepuasan terhadap kinerja “tunjangan profesi” mencapai 74,7 dan tingkat kepuasan pendidik pun dinyatakan naik menjadi 73,1. Sementara fakta di lapangan berbanding terbalik.
Herlini mengapresiasi keputusan Kemendikbud untuk menyalurkan tunjangan guru langsung dari pusat ke rekening guru. Tapi dia mengingatkan integritas Kemdikbud dan jajarannya harus digaransi agar jangan sampai mengulang distorsi birokrat daerah.
“Rp43 trilun anggaran tunjangan guru tahun 2013 harus benar-benar sampai kepada 629.044 guru. Mari kita lihat buktinya, apakah Rp 7,6 triliun tunjangan guru yang akan disalurkan langsung nanti tidak tersangkut atau bocor lagi di tengah jalan?” Tandasnya menantang Kemdikbud.(Fat/jpnn) - See more at: http://www.jpnn.com/read/2013/02/07/157448/DPR-Minta-Data-Daerah-yang-Tak-Beres-Urus-Tunjangan-Guru-#sthash.11CQjiyg.dpuf
Sumber www.jpnn.com
Seharusnya Nuh jujur terhadap kondisi memprihatinkan yang dialami guru, dan menyampaikan saja data daerah-daerah yang memang selama ini menghambat pembayaran tunjangan guru.
"Jika tidak, wajar saja kinerja Kemdikbud tahun 2012 diragukan. Apa benar tunjangan untuk 610 ribu guru telah dibayarkan?” ujar Herlini dalam Raker Komisi X dengan Kemdikbud tentang evaluasi anggaran 2012, Kamis (7/2).
Pada raker itu, Mendikbud melaporkan 95,5 persen dana tunjangan guru telah direalisasikan per 15 Januari 2013, sisanya 4,5 persen lagi hanya buffer. Padahal, pengaduan keterlambatan pembayaran tunjangan guru ini masih terjadi hingga Desember 2012.
“Tentu kekecewaan seperti ini dirasakan oleh para guru di tanah air. Saya yakin capaian pembayaran tunjangan guru tahun 2012 lebih mengecewakan dibandingkan tahun sebelumnya," tegas dia.
Anehnya lagi, lanjut Herlini, Kemendikbud mengklaim indeks kepuasan terhadap kinerja “tunjangan profesi” mencapai 74,7 dan tingkat kepuasan pendidik pun dinyatakan naik menjadi 73,1. Sementara fakta di lapangan berbanding terbalik.
Herlini mengapresiasi keputusan Kemendikbud untuk menyalurkan tunjangan guru langsung dari pusat ke rekening guru. Tapi dia mengingatkan integritas Kemdikbud dan jajarannya harus digaransi agar jangan sampai mengulang distorsi birokrat daerah.
“Rp43 trilun anggaran tunjangan guru tahun 2013 harus benar-benar sampai kepada 629.044 guru. Mari kita lihat buktinya, apakah Rp 7,6 triliun tunjangan guru yang akan disalurkan langsung nanti tidak tersangkut atau bocor lagi di tengah jalan?” Tandasnya menantang Kemdikbud.(Fat/jpnn) - See more at: http://www.jpnn.com/read/2013/02/07/157448/DPR-Minta-Data-Daerah-yang-Tak-Beres-Urus-Tunjangan-Guru-#sthash.11CQjiyg.dpuf
Terima kasih posting_nya tentang tunjangan SERGUR 2013. Informasi yang bagus ini.
ReplyDelete